MAKASSAR, Pemerintah pusat mengharapkan pemerintah daerah berkomitmen menyediakan lahan untuk pembangunan rumah susun sederhana bagi masyarakat kurang mampu. Dirjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syamsul Arief Rivai di Makassar, Senin, mengatakan, ketersediaan lahan merupakan salah satu kesulitan yang dihadapi dalam pencapaian target pembangunan 1,000 menara rusun sederhan.

Ia menambahkan, kesiapan lahan juga tergantung pada salah satu fungsi penting rusun sederhana yaitu membangunnya dekat dengan lahan usaha warga. Program untuk menampung mereka yang tinggal di kawasan kumuh dan berpenghasilan rendah ini dicanangkan sejak akhir 2006 dan ditargetkan rampung pada 2011 di seluruh Indonesia.

Asisten Deputi Urusan Penyediaan Rumah Susun Kemenpera Paul Marpaung mengatakan, secara nasional pihaknya mengalokasikan anggaran untuk pembangunan 100 menara rusun sederhana hingga akhir 2011 khusus untuk pekerja dengan anggaran Rp12 miliar setiap menara.

"Hingga kini Kemenpera membangun 138 rusun sederhana sewa, departemen pekerjaan umum 256 unit dan rumah susun sederhana dengan status hak milik hampir 100 tower," jelasnya.

Di Makassar sendiri, pihaknya telah membangun empat rusun sederhana sewa di Kawasan Industri Makassar, Universitas Hassanuddin dan Kecamatan Mariso sementara untuk rusunami belum ada satu pun yang terealisasi. "Rencana mau masuk lagi di Kima tapi lahannya belum siap bangun," ujarnya.

Menurut dia, rata-rata harga sewa setiap kamar dalam rusun sederhana senilai Rp100 -150 ribu per bulan di bawah pengelolaan perusahaan, pemda atau kampus.

Kemendagri, Kemenpera dan pemerintah provinsi menggelar forum pemantapan dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan dan pemanfaatan lahan untuk pembangunan rumah susun sederhana di kawasan perkotaan selama dua hari di Makassar.

Forum ini diharapkan dapat menghasilkan solusi bagi masalah pemenuhan kebutuhan perumahan layak bagi masyarakat menengah ke bawah yang terbentur harga rumah yang tinggi dan lahan. Pembangunan 1.000 menara rusun sederhana merupakan program pengentasan kawasan kumuh.

Arief menambahkan, pihaknya telah membuat peraturan untuk membebaskan biaya izin mendirikan bangunan bagi pengembang yang membangun rusun sederhana.  Daerah juga diminta segera menetapkan perda tata ruang wilayah untuk menjadi acuan pembangunan termasuk dalam RPJMD.

"Hingga waktu penetapan perda ini berakhir pada April 2010, baru enam provinsi di antaranya Sulsel yang telah membuatnya," jelasnya.

Ia juga meminta daerah proaktif memberikan ruang bagi pengusaha dan pengembang serta mempercepat proses pemberian perizinan.(sumber:kompas.com)